BRA Harus Fokus Pada Pemberdayaan Ekonomi

BANDA ACEH (Waspada): Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyebutkan titik tekan kebijakan reintegrasi damai harus diperankan pada pemberdayaan ekonomi. Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, suasan akan kondusif untuk mengabadikan perdamaian.

Gubernur berharap dengan demikian, tingkat kesejahteraan dan kualits hidup masyarakat terutama yang terimbas konflik menjadi lebih baik. “Ini penting, karena dibelahan dunia manapun, persoalan kesejahteraan puncak munculnya berbagai masalah,” katanya menjawab wartawan, Sabtu (11/8) di Banda Aceh.

Irwandi mengatakan, reintegrasi damai Aceh adalah salah satu substansi utama dari kesepakatan damai. Katanya, karena dia substantif, tentu keberhasilannya berdampak langsung bagi kemajuan dan kelancaran dimensi-dimensi lain dari perdamaian.

Reintegrasi damai, tambah gubernur, salah satu poin yang harus disukseskan, karena program ini dinilai sebuah kerja yang sangat berat, perlu tenaga ekstra, konsentrasi yang penuh serta dukungan dari semua. “Karena program reintegrasi damai tidak berdiri sendiri, tapi sangat komplek,” tukas dia.

Irwandi menambahkan, begitu pula sebaliknya, bila reintegrasi damai Aceh ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal maka dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses kontraproduktif bagi suksesnya perdamaian Aceh secara menyeluruh.

Karena itulah, lanjut Irwandi, sebagai salah satu bukti keseriusan dalam merealisasikan damai di Aceh maka semua pihak sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawab masing-masing harus membuktikan komitmen dan dukungan bagi kelancaran program reintegrasi damai Aceh.

“Saya tak bermaksud mendahului takdir, tapi saya khawatir bila program reintegrasi damai ini tidak berjalan dengan baik, maka semua ikhtiar positif selama ini yang telah dilaksanakan akan menjadi kontraproduktif dan sia-sia belaka,” ungkap dia.

Terkait dengan masalah itu, dia meminta kepada semua pihak di Aceh agar mengoptimalkan program reintegrasi pascakonflik di Aceh. Jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan ekses yang kontraproduktif bagi perdamaian Aceh yang sudah dinikmati masyarkat sejak dua tahun lalu.

“Saya khawatir, bila program reintegrasi tidak berjalan baik, maka semua ikhtiar positif yang telah kita laksanakan akan kontraproduktif dan sia-sia belaka,” katanya.

Masih dalam konteks reintegrasi, Irwandi menyebutkan, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan kelebihan dan kekurangannya, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional, baik dan benar.

“Insya Allah, berkat dukungan dari semua pihak, termasuk dunia internasional, dan dipadukan dengan kapasitas kerja yang baik dari lembaga BRA, kita yakin program reintegrasi damai Aceh akan berjalan sesuai dengan rencana,” tukasnya.

Menurut Irwandi, dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan suasana di Aceh akan semakin kondusif sebagai upaya mengabadikan perdamaian. “Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, kita berharap kualitas hidup masyarakat terutama yang terimbas konflik menjadi lebih baik,” ungkap dia.

Ketua DPR Aceh Sayed Fuad Zakaria secara tersirat mendukung apa yang diungkapkan gubernur. Katanya, keberhasilan program reintegrasi Aceh sangat tergantung pada sejauh mana pemerintah Aceh memberi ruang bagi masyarakat korban konflik menikmati hidup dengan kesejahteraan yang layak.

“Sekurang-kurangnya pada APBD 2008 mendatang 50 persen dana yang ada harus dialokasikan ke sektor pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar dia.

Dia menyebutkan, banyak korban konflik di Aceh yang terlupakan oleh pemerintah karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersuara. “Korban konflik itu bukan hanya ada di KPA. Ibu-ibu di desa pedalaman pada prisipnya juga korban konflik. Tapi kadang mereka terlupakan oleh pemerintah.” (b05)